Jokowi dan Hukuman Mati  

Sudah lama negeri ini rindu akan pemimpin yang berdikari dan tegas. Kerinduan ini semakin memuncak semenjak pemilihan umum presiden. Hal-hal yang dirindukan disebutkan ada pada satu sosok, Joko Widodo.

Saya melihat kepemimpinan Jokowi seperti seorang anak dan ibu, Pak Jokowi selalu didampingi mamak banteng dalam perjalanannya. Hal ini yang membuat kepemimpinan menjadi bias. Sang anak mencoba ingin membuat sesuatu, tapi di sisi lain sesuatu itu harus sesuai dengan keinginan Sang Ibu. Tapi apa sepenuhnya begitu? Saya rasa tidak. Jokowi adalah pemimpin yang sudah dirindukan selama ini.

Jokowi memang berdikari. Ia mampu menuangkan air ke secangkir gelas untuk ketua umum partainya. Karena menghormati ketua adalah kewajiban pesuruh partai. Jokowi mampu menandatangani proposal tentang dana operasional tanpa membaca satu teks pun. Adalah hal hebat jika seorang Presiden menandatangani proposal yang berhubungan dengan APBN seperti menandatangani tumpukan sertifikat kepanitiaan tingkat universitas.

Hukuman mati menjadi puncak kekecewaan saya yang memilihnya karena bebas dari pelanggaran HAM. Namun, dari sini, ada yang bisa saya lihat, yakni ketegasan Sang Presiden. Keputusan beliau sudah bulat bahwa hukuman mati adalah jalan terakhir dan mereka yang menolak tak lebih dari sekumpulan kepala degil dan tidak mengerti hukum seperti saya.

Nyatanya, hukuman mati yang diterapkan tidak melewati proses yang jujur dan bersih. Ini dibuktikan sehari setelah hukuman tembak mati yang diterima Zainal Abidin, orang yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dititipkan barang yang ia tidak tahu juga oleh seseorang yang nyatanya titipan itu adalah barang haram. Titipan tersebut membuatnya terpenjara selama 18 tahun, ketika ia mencoba mengajukan banding, pengadilan malah mengubah hukumannya menjadi hukuman mati. Upaya hukum dilakukan Zainal, ia sempat melakukan Peninjauan Kembali. Mirisnya, surat PK Zainal tertahan di Perguruan Tinggi Palembang selama kurang lebih 10 tahun. Dan hal ini baru kembali heboh, setelah jasadnya dikuburkan.

Selain itu, Jokowi juga tegas mempertahankan inkonsistensinya. Janji-janji yang dibawa sejak kampanye tidak sedikit yang melenceng. Majalah Tempo pada 6 April 2015 lalu menyebutkan dari sekian program yang dicanangkan pada Nawacita hingga laporan tersebut ditulis, program yang benar-benar terlaksana hanya sekitar 10%, sisanya disesuaikan dengan keadaan atau realistis.

Singkat cerita, Presiden yang dulu dikenal dengan kotak-kotak, kini dikenal dengan blunder-blunder.

Hukuman mati kian dipertanyakan dengan segala sanggahan terkait dengan kemanusiaan. Saya pun awalnya memahami kenapa hukuman mati harus dilakukan, saya berpikir bahwa ia(pelaku kejahatan) harus ditiadakan, orang sepertinya harus musnah dari negara karena mengusik masyarakat. Tapi, kemudian saya termenung, menyadari bahwa pikiran saya yang ingin meniadakan pelaku kejahatan adalah berlandaskan dendam, bukan rasa adil yang harus dijunjung sebagaimana untuk menghukum pelaku kejahatan.

lalu apa solusi pengganti hukuman yang setimpal yang harus dihadapkan pada pelaku kejahatan? Apa yang seharusnya dibenahi di negeri ini? Sistem peradilannya kah atau hukuman matinya?

Adalah perkara yang tidak mudah bagi seseorang untuk benar-benar menolak hukuman mati untuk kejahatan berat semacam terorisme yang membunuh dan narkoba yang mematikan. Keduanya sama-sama merugikan orang banyak, baik dari harapan maupun nyawa seseorang. Karena dampak yang dibuatnya, saya merasa mafhum dengan hukuman mati sebagai jalan terakhir untuk menghukumnya. Awalnya seperti itu.

Belakangan saya coba mencari tahu, kenapa beberapa orang terutama aktivis Hak Asasi Manusia menolak hukuman mati. Tidakkah mereka berpikir tentang akibat-akibat yang saya pikirkan sebelumnya? Tidakkah mereka merasakan jika dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut terjadi pada salah satu keluarganya? Dan segala pertanyaan lain yang muncul di pikiran tentang penolakan hukuman mati. Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi mereka (aktivis HAM dan beberapa orang) menolak hukuman mati?

Literatur dan opini tentang penolakan hukuman mati saya baca, hasilnya tidak beda jauh. Hukuman mati sama saja mencabut paksa hak hidup orang, hukuman mati menghilangkan kesempatan orang untuk bertaubat, hukuman mati yang terbukti tidak benar-benar menimbulkan efek jera, hukuman mati bukan solusi, dan yang paling krusial hukuman mati adalah kesalahan besar diterapkan di negara ini yang sistem peradilannya carut marut.

Di Kompas beberapa hari lalu, Franz Magnis Suseno berkirim opini dan menyatakan empat alasannya mengapa hukuman mati harus dihapus, diantaranya sistem peradilan Indonesia yang belum bersih dari praktik korup, prinsipil: hukuman mati satu-satunya hukuman yang tidak dapat dicabut setelah dilaksanakan, menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, dan hukuman mati tak memiliki efek jera. Dari alasan-alasan penolakan hukuman mati, mungkin alasan Franz Magnis ini yang paling logis dan lunak untuk diterima akal sehat. Namun, dari beragamnya alasan penolakan hukuman mati, bagaimana mengonversinya menjadi hukuman yang dibilang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan?

Saya teringat kisah Pramoedya Ananta Toer sewaktu ia-sebagai tahanan tak jelas-tinggal nomaden di hotel prodeo. Kisah itu Pram tulis dalam bukunya, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu I & 2. Buku yang ditulisnya saat menjalankan pengasingannya di Pulau Buru. Secara gamblang, Pram menuliskan apa-apa yang terjadi pada dirinya di sana dan kerinduan akan kasih sayang anak dan keluarga, saat itu Pram terus bertanya-tanya keadilan bagi dirinya, apa yang membuat dirinya terpenjara selama bertahun-tahun tanpa alasan jelas. Tidak heran, perlakuan penjaga pada saat itu seperti petani yang memecut kerbau malasnya. Dalam bukunya, Pram mengaku dipukul, ditempeleng, dan mendapat semburan ludah saat ketahuan “malas” melakukan tugasnya. Singkat cerita, pengasingan terhadap tahanan politik di Pulau Buru selain “hukuman” juga bertujuan untuk membangun Pulau Buru itu sendiri.

Mari sejenak kita bayangkan, apa yang terjadi jika Pram yang jelas tidak bersalah, ditahan beberapa waktu, kemudian dihukum mati?

Terlepas dari kekejaman dan penindasan yang dialami Pram saat menjadi “tahanan”, ada yang dapat diambil dari kisah-kisahnya di Buru, salah satunya cara menghukumnya, yaitu para tahanan diminta untuk membantu pembangunan di daerah yang masih terbelakang. Saya merasa hal ini cocok diterapkan sebagai jalan lain dari hukuman mati. Tentu dengan penjagaan berkualitas dari institusi Polri maupun TNI yang mana penjagaannya disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang, harus benar-benar mengerti tentang pelanggaran HAM.

Pengasingan ala tahanan politik dulu akan efektif jika disesuaikan juga dengan hukuman yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan diterapkan secara jujur dan benar. Diasingkan, tanpa handphone, bekerja kasar untuk membangun suatu daerah terbelakang, dengan penjagaan ketat. Mungkin ini terlihat sederhana, tapi minimal membawa sedikit perubahan.

Hukuman mati sudah tidak relevan di zaman sekarang, siapa yang tahu ketika palu diketuk, hati seorang hakim seratus persen bersih dari rasa dendam, bersih dari penyogokan? Negara yang memaksakan hukuman mati di saat sistem peradilannya dipertanyakan adalah negara ubrag-ubrug. Dan sebuah negara adalah cermin dari pemimpinnya.

Advertisements

4 thoughts on “Jokowi dan Hukuman Mati  

  1. Lebih ke sistemnya dulu sih yang harus dibenahi, kalau menurut saya. Dan memang benar, manusia bukan Tuhan, yang berhak mencabut hidup orang lain juga menurut saya cuma Tuhan. Mungkin kalau ada opsi hukuman yang memberi efek jera tanpa membunuh seseorang, opsi itu akan sangat dipertimbangkan :)).

leave your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s