Negeri Tanpa Urgensi

Proposal China akhirnya yang lebih dipilih oleh BUMN untuk menggarap kereta cepat Bandung-Jakarta. Di sisi lain, sejak 2011, Jepang bersama Bappenas telah melakukan uji kelayakan untuk membawa Shinkansen yang mampu menempuh kecepatan 350km/jam. Tentu raut kekecewaan Jepang muncul setelah pemerintah ujug-ujug memilih China. Jika dilihat, jarak tempuh Bandung – Jakarta hanya 150km apalagi kereta peluru ini akan berhenti di empat stasiun, tentu cara kerja kereta tersebut tak akan efektif. Dengan segala iming-iming, pemerintah akhirnya keukeuh untuk tetap membangun kereta yang tenor pelunasannya diberi waktu 40 tahun kemudian. Jauh sebelum itu, pembangunan kereta super cepat ini, menurut saya, nirurgensi.

Bagi saya pengguna jasa transportasi umum, mendatangi Bandung cukup naik bis atau kereta yang sudah ada sekarang. Keduanya melahirkan cerita dengan gerak yang memang tidak cepat-cepat amat. Dengan bis, saya bisa melihat bagaimana dari waktu ke waktu hutan hijau di samping tol cipularang kian lama kian tandus hanya dengan beberapa buldozer. Toh, saya tidak bisa apa-apa selama pembangunan menguntungkan negeri, bukan? dengan kereta api konvesional, kenangan lebih mudah muncul ketimbang ide-ide masa depan. Entah bagi saya kereta selalu membawa suasana melankolis terkait masa lalu bersamaan kisah-kisah sendunya. Bagaimana jika saya memilih kereta super cepat ini, belum sempat melahirkan kisah, mungkin dengan sekali nguap dan dua kali sendawa, saya sudah tiba.

Rasanya, negara memang sedang dalam masa-masa indolensi. Hampir setiap kebijakan dan kejadian yang muncul belakangan tidak dipikir matang-matang dan ditangani serampangan. Hingga kini, sebagian warga di Sumatera dan Kalimantan masih dibekap asap. Dengan memakai masker dan berjalan di atas lahan yang terbakar, Sang Presiden nampak gagah di headline media. Tentu saja mereka tak peduli, sekalipun Barack Obama telanjang dada memasuki hutan yang terbakar lantas meludahi titik api satu per satu. Mereka menginginkan tindakan cepat agar asap tak kembali mengudara. Setelah itu, pembekuan perusahaan yang melakukan tindakan pembakaran hutan yang sudah menjadi bencana tahunan.

Asap yang mengudara ternyata sudah sampai Jakarta bahkan orang istana, memenuhi isi otak mereka diam-diam. Pertama, asap lebih dulu mengudara di ruang DPR, menelurkan ide pelemahan KPK. Undang-undang yang selama ini dijadikan dasar hukum KPK bergerak coba dilumpuhkan. Bayangkan, tanpa draft RUU KPK saja, Institusi Kuningan ini masih terganjal beberapa kesulitan. Sebagai lembaga ad hoc, memang baiknya ada pembatasan waktu operasional. Tapi, setelah sekian lama berdiri, korupsi tak juga berkurang malah serangkaian kriminalisasi ditujukan kepada penyidik hingga petinggi KPK. Kedua, asap mengebul di kementerian dengan melahirkan ide bela negara. Berdasar pada Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, penerapan bela negara ini rencana mulai diterapkan beberapa waktu ke depan dengan bantuan TNI, peserta akan diinapkan selama 30 hari di asrama seperti resimen induk militer. Terlebih lagi, ini menjadi wajib bahkan jika tidak Pak Ryamizard menyarankan angkat kaki saja dari republik.

Urgensi dari bela negara ini tidak jelas. Semua diarahkan kepada “ketidakdisiplinan” warga negara, oleh karenanya wajib rasanya menerapkan bela negara. Dari sini pertanyaan saya muncul, apa yang menjadi tolok ukur “ketidakdisiplinan” warga negara?

ibarat seekor kerbau yang ditarik oleh anak kecil, kerbau bisa saja memilih kabur lantas kembali ke sawah daripada mengikuti arah jalan si anak sekalipun sang kerbau merasa lapar. Tetapi, karena kebiasaan yang diciptakan membuat alam bawah sadar kerbau mengikuti gerak sang anak. Alam bawah sadar mendorong supaya kerbau selalu menurut apa yang diperintah oleh anak kecil sekalipun kerbau dalam keadaan lapar dan merasa apa yang diperintahkan sang anak itu salah.

Saya mengkhawatirkan kondisi ini yang coba diciptakan oleh konsep bela negara. Konsep tunduk pada apa yang ada dan ikuti perintah. Jika tidak, sekali lagi, silakan angkat kaki. Oh, ya, sebagai warga negara yang baik memang tak bijak tidak percaya pada apa yang pemerintah beri, tetapi sebagai warga negara yang baik lebih tak bijak jika mendiamkan kebodohan berlangsung. Bukan begitu?

Lagipula, sebagai warga negara tentu membela negaranya, tentu dengan cara yang berbeda setiap warganya. Yang jadi masalah, ketika cara membela negara ini dipaksa menjadi satu gerakan daripada membangun kesadaran hasrat bela negara itu sendiri. Akan lebih indah jika sesuatu lahir karena kesadaran yang tumbuh dari diri kita tanpa dipaksa, dari situ kita bisa punya rasa memiliki yang lebih dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Sebab, Kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya.

Apa yang terjadi di negeri ini sekarang adalah masalah struktural. Penyelesaiannya pun kudu bertahap, mungkin bisa dimulai dari menghentikan kepulan asap yang membumbung. Tanpa beresnya masalah asap, akan sulit bagi orang-orang Istana berpikir logis akan sebuah kebijakan. Tak heran, serampangan kebijakan dan tindakan lamban ini akan mengukuhkan negara ini sebagai negeri tanpa urgensi.

“bangsaku…bangsaku…” sahut-sahut suara Sjahrir terdengar.

 

One thought on “Negeri Tanpa Urgensi

  1. Begitulah kalo pemimpin kalo gak punya “kuasa” alias hanya petugas partai.
    Siap-siap menyaksikan kereta api cepat banyak makan korban beberapa tahun lagi.
    Siap-siap menyaksikan korupsi merajalela beberapa tahun lagi.
    Siap-siap menyaksikan tentara jadi-jadian yang bisa jadi menjadi penyakit baru setelah mereka menyelesaikan tugas bela negara.
    Bela negara? hahaha….

anotasi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s