oleh: Rivanlee Anandar & Puri Kencana Putri*

Wacana penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kian santer di telinga. Terlebih lagi, setelah Wiranto (Menkopolhukam) menyampaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih menjadi beban negara akan diselesaikan dengan cara nonyudisial, melalui Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Ada dua kejanggalan dari wacana tersebut, pertama, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan jalan pintas musyawarah mufakat. Langkah ini dipandang sejumlah pegiat HAM tidak lebih dari sekadar agenda cuci tangan negara untuk melanggengkan ketiadaan hukum. Atau yang sering disebut impunitas. Kedua, langkah non-yudisial yang dipelopori oleh salah satu aktor yang diduga kuat bertanggung jawab atas rangkaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut berpotensi melemahkan makna penegakan hukum di Indonesia.

Adalah penting untuk mengingat siapa Wiranto dalam sejarah impunitas Indonesia. Nama Wiranto disebutkan di dalam rangkaian laporan Komnas HAM; seperti peristiwa penyerangan 27 Juli, Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II, Penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi 1997/1998, Biak Berdarah, dan juga tidak kalah penting adalah ketika namanya disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandate Serious Crimes Unit, yang menyatakan bahwa, Wiranto gagal untuk mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku di dalam institusi TNI. PBB bahkan telah mengusulkan untuk menggelar sebuah peradilan internasional untuk meminta pertanggungjawaban pidana aktor pelanggaran HAM serius di Timor Leste, khususnya Wiranto.

Presiden Abdurrahman Wahid yang saat itu menyatakan bahwa reformasi sistem pemidanaan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bisa menghadang aktor pelaku pelanggaran HAM; sehingga tidak perlu membuka jalur akuntabilitas internasional. Namun nyatanya ada banyak upaya pelemahan sistem penegakan hukum, khususnya ketika UU ini digagalkan untuk mempidana 18 orang yang diputus bersalah untuk kasus Tanjung Priok, Timor Leste dan Abepura; di mana ke-delapan belas orang tersebut dibebaskan di tingkat banding (KontraS, ICTJ. 2012 hal. 4).

Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) tentu menjadi tanda tanya besar bagi korban. Terlebih lagi, pada kasus-kasus yang telah menempuh upaya hukum. Keberadaan Dewan Kerukunan Nasional malah menutup jalur-jalur hukum yang telah dibangun dan belum digunakan secara maksimal selama ini.

Kesempatan Cuci Tangan

Satu hari menjelang perayaan hari HAM sedunia pada 9 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa negara akan menempuh mekanisme-mekanisme hukum yang tersedia dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu guna mencegah terulangnya kembali di masa mendatang. Presiden juga menyinggung tentang “reformasi sistem hukum yang tegas, yang terpercaya, yang konsisten, dan tidak diskriminatif” dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut. Namun, hingga kini, ungkapan tersebut tidak juga terealisasikan.

Sejak posisi Menkopolhukam diisi oleh Tedjo Edhy Purdijanto, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat disebut-sebut akan menempuh jalur nonyudisial. Ini terlihat dari dua orang berikutnya yang menempati posisi sama menggantikan Tedjo. Luhut Binsar Pandjaitan menginisiasi Simposium 1965 pada April 2016 lalu, kemudian dilanjutkan oleh Wiranto yang menyebutkan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional untuk menyelesaika kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Jika dibentangkan, setidaknya ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang akan diselesaikan oleh negara, di antaranya peristiwa 1965-1966, Timor Leste 1999, Semanggi I dan II, Mei 1998, Kasus Wasior dan Wamena, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, dan Peristiwa Abepura 2001. Upaya muswarah mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut sama saja menghindari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.

Langkah politik hukum negara yang dengan sepihak memutuskan upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat melalui pintu rekonsiliasi adalah langkah yang tidak bermartabat dan tidak boleh mendapatkan dukungan luas dari publik. Dari wacana tersebut, setidaknya memunculkan beberapa dugaan, pertama, keputusan itu kuat disinyalir sebagai sebagai sebuah keputusan politik yang tidak memberikan ruang dengar dan keterlibatan dari para korban pelanggaran HAM di indonesia untuk menentukan pendekatan hukum. Kedua, keberadaan Tim Gabungan Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat adalah bukti bahwa negara tidak memiliki komitmen untuk menggunakan segenap instrumen hukum HAM nasional yang tersedia. Ketiga, kehadiran Tim Gabungan Rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat akan menganulir seluruh proses hukum yang telah ditempuh oleh banyak komisi independen negara untuk mengungkapkan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM berat.

Selain itu, keputusan politik ini juga akan berdampak mengurangi makna dari esensi rekonsiliasi sebagai satu proses dari sekian banyak pendekatan non-yudisial untuk mengungkapkan kebenaran. Ada kesalahkaprahan dalam memaknai rekonsiliasi yang lebih kental menjadi produk keputusan politik, ketimbang itikad baik negara untuk memulihkan martabat korban dan rasa keadilan publik.

Terbentuknya Dewan Kerukunan Nasional telah menyelewengkanAmanat Reformasi, UU HAM No. 39/1999, UU Pengadilan HAM No. 26/2000, serta berbagai instrumen hukum HAM lainnya yang telah dibuat oleh Pemerintah. Jika dalam konteks ini, negara tidak mengambil sikap, berarti negara kembali melanggar apa yang telah disusunnya sendiri.

Dalam konteks visi misi politik Presiden Jokowi, gagasan Wiranto bertolak belakang.  Presiden Joko Widodo, dalam Nawa Cita dan RPJMN, dan pidatonya pada peringatan hari HAM sedunia, tanggal 9 Desember 2014, dan tanggal 11 Desember 2015, menyatakan bahwa dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu ada dua jalan yang bisa dilalui, yaitu lewat jalan rekonsiliasi secara menyeluruh, dan lewat pengadilan HAM ad hoc. Sementara, Wiranto tercatat sebagai pemegang tanggung jawab dalam beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. gagasan pembentukan DKN semakin terlihat jelas agenda sebagai cuci tangan, melanggengkan impunitas dan menghindari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.

Menyemai Keadilan Transisi

Prinsip utama yang harus dipastikan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pelangaran HAM berat masa lalu adalah menjamin prinsip-prinsip pemenuhan hak korban terpenuhi, yaitu prinsip untuk mengetahui kebenaran, prinsip untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk mendapatkan perbaikan hidup (reparasi). Lebih jauh lagi, menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Dalam skenario melawan otoritarianisme masa lalu, prinsip-prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai keadilan transisi.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut, negara harus mendorong proses yang akuntabel. Salah satu pemikir hukum internasional kontemporer Profesor Ruti G. Teitel dalam tulisannya yang berjudul Transitional Justice Genealogy menyatakan bahwa membentuk kualitas penegakan hukum dan agenda keadilan adalah menjadi penting mengingat ada kecenderungan global atas keterkaitan kualitas akuntabilitas. Makna penting tersebut juga harus disesuaikan dengan kapasitas pemerintah dalam mendorong agenda keadilan di tingkat domestik (Teitel, 2003. Hal. 93).

Di sini, akuntabilitas menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai sebuah perwujudan komitmen pemerintahan yang bersih, terputus dari rezim otoritarian, ataupun rezim yang memihak kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Rekonsiliasi sesungguhnya tidak mungkin berpihak kepada korban tapi berpihak kepada para pelaku yang terus menikmati ruang impunitas. Sebab, idealnya rekonsiliasi muncul dari kemauan korban, bukan oleh negara. Perkara-perkara pelanggaran HAM masa lalu tidak bisa hanya diselesaikan melalui musyawarah. Penegakan hukum merupakan ruh penting dalam pemenuhan hak-hak korban.

Dalam hal tersebut, KontraS menawarkan skema lain yang mampu memberikan akselerasi pada dimensi politik, hukum dan yang utama HAM yang bisa digunakan Presiden Joko Widodo untuk membantu mekanisme yang akan ditempuh pada arena yudisial dan non-yudisial. Negara dapat membentuk sebuah komite independen yang bekerja langsung di bawah Presiden. Komite yang bisa dinamai sebagai komite kepresidenan akan memeriksa hambatan, tantangan dan modalitas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Maka dari itu, jalur pengadilan HAM adhoc adalah pilihan yang tidak boleh ditutup. Sekaligus juga kapasitas negara untuk melakukan upaya pengungkapan kebenaran. Oleh karenanya agenda permintaan maaf memiliki dalil yang absah dan layak dilakukan negara ketika bukti dan kesaksian menunjukkan ada jejak-jejak keterlibatan negara di sana.

Melalui pengadilan HAM adhoc, negara mendorong terwujudnya keadilan transisi  yang kemudian secara kolektif tidak diartikan sebagai upaya legalistik semata, tapi harus demi keadilan dan kemanusiaan. Sementara, Komite Kepresidenan untuk menjembatani kebuntuan proses hukum antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM guna mempercepat proses penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Komite Kepresidenan ini bukanlah gabungan antara institusi Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Menkopolhukam-tetapi sebuah Komite yang bersifat independen yang langsung berada dibawah Presiden.

Kewajiban yang juga sangat penting dan dibutuhkan saat ini dalam kerangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah peryataan resmi kenegaraan dalam bentuk pengakuan dan permohonan maaf negara kepada korban. Tindakan ini merupakan fondasi bagi pencapaian hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Pernyataan maaf ini harus diikuti dengan kewajiban mengingat (duty to remember), kewajiban untuk menuntut pidana (duty to prosecute), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban, dan kewajiban untuk menjamin tidak ada lagi repetisi pelanggaran HAM.

*Kedua penulis adalah peneliti HAM yang bergiat pada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

post-scriptum: diunggah pertama kali di situs galeribukujakarta.com pada 28 April 2017 dengan judul Jokowi dan Keadilan Transisi

Advertisements

2 thoughts on “Jangan Diam, Presiden

leave your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s