Indonesia terhitung telah dua kali menyelenggarakan pilkada serentak, yakni tahun 2015 dan tahun 2017. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga penyelenggaraan pilkada serentak. Pilkada serentak merupakan titik penting dalam kontinum demokratisasi. Pada penyelanggaraannya tahun ini mungkin akan sedikit meriah karena berdekatan dengan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Momen tersebut menjadi medium esensial dalam memberikan suara bagi kehendak rakyat yang merupakan dasar dari otoritas pemerintah. Terlebih lagi, kepala daerah akan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajibannya.

Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral yang hanya berujung pada politik kekuasaan.  Pilkada yang akan berlangsung di 171 daerah—di antaranya 17 Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 39 Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 115 Kabupaten untuk Bupati dan Wakil Bupati— akan menentukan pelayanan publik dari cakupan nasional hingga daerah guna menciptakan kesejahteraan, mendukung proses demokrasi di tingkat lokal, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Namun, tahapan pesta demokrasi yang kini sedang berlangsung, belakangan diwarnai oleh perdebatan elit nasional yang sama sekali tidak menunjukkan geliatnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan, demokratisasi, terlebih lagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Publik belakangan dipertontonkan dengan drama sablonan kaos oblong, sepatu, jaket, dan hal yang membuat kita seolah sedang membangun pabrik garmen ketimbang menyusun strategi untuk memperbaiki republik. Sialnya, perdebatan elit politik nasional itu dilanggengkan melalui pihak koalisi dan oposisi dan media menjadi corong yang tersebut.

Kunjungan ke kedai kopi, mengendarai motor rakitan, kampanye telanjang dada, hingga perlombaan cawapres terpaksa dikonsumsi publik. Sajian panggung politik tersebut tidak melambangkan elit politik nasional mengejar tujuan untuk memberi pendidikan demokrasi maupun hak asasi manusia pada publik. Mereka menunjukkan ekslusivitas yang sepertinya hanya diperuntukkan untuk masyarakat modern yang homogen, terbatas, dan tertutup. Sementara, berkebalikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan multi-komunal yang akan menerima bonus demografi pada tahun 2030. Bagi elit politik nasional, konteks 2030 diperdebatkan perihal bubarnya Indonesia, ketimbang menyiapkan sumber daya manusia yang mana pada tahun tersebut Indonesia akan memiliki 70% penduduk usia produktif (15-64 tahun). Jika Indonesia tidak mempersiapkan sumber daya manusia untuk mencapai 2030, justru akan menjadi bumerang.

Sudah semestinya calon pejabat publik, baik elit politik nasional maupun daerah, membawa diskursus yang lebih bermakna terkait dengan pembangunan manusia, demokratisasi di tingkat lokal, dan hak asasi manusia ketimbang merawat psikologi massa dengan menawarkan sajian dangdut untuk berebut massa kampanye semata—meskipun nyatanya demikian. Dampaknya, sebagaimana yang dituliskan Anas Saidi, Agama, Demokrasi dan Krisis Kebudayaan: Sebuah Skema (2009), dalam kehidupan sehari-hari kita mudah dimanipulasi oleh iklan-iklan yang membuat kita tersihir dan menjadi sangat konsumeris. Dunia politik hanyalah peragaan nafsu keserakahan kekuasaan yang penuh dengan tipu-daya ideologis. Pada momentum pilkada dan dalam bernegara, calon kepala daerah dan elit politik nasional/daerah paham bahwa kehadirannya sebagai salah satu agen perubahan di daerah agar publik tidak terjebak pada politik penokohan semata yang terjadi hingga hari ini.

Ada beberapa aspek yang hendak saya jelaskan mengenai pentingnya peran calon kepala daerah juga sikap elit politik nasional dalam merawat akal sehat publik dan menjalankan proses demokratisasi di daerah.

Kesejahteraan Daerah dan Pembangunan Manusia

Konsep good governance yang terjadi di pemerintah daerah mestinya membawa keseimbangan dalam meletakkan paradigma prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan upaya memenuhi hak-hak dasar masyarakat sebagai jalan menuju negara kesejahteraan. Meski dalam konteks “good governance” tidak ada definisi yang tunggal dan ajeg terkait batasan ruang lingkup dll. Namun, dapat dikatakan bahwa tata pemerintahan yang baik adalah sebuah proses bagi institusi publik melakukan urusan publik, mengelola sumber daya publik dan menjamin terwujudnya hak asasi manusia dengan cara yang bebas dari penyalahgunaan dan korupsi, dan dengan memperhatikan peraturan undang-undang.

Pada dasarnya, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Elemen tersebut ialah tolok ukur yang nyata dari kepemimpinan kepala daerah selama menjabat. Kesejahteraan dapat diukur melalui ke Indeks Pembangunan Manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). IPM melihat perkembangan pembangunan manusia melalui dua aspek, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Memang banyak perdebatan tentang indikator IPM karena tidak mencakup aspek penting lainnya, namun dalam hal ini, IPM dilihat sebagai sebuah data yang menyediakan ringkasan, bukan ukuran komprehensif, dari perkembangan manusia. dalam konteks ini, mengukur pencapaian rata-rata dan tidak mencerminkan disparitas dan deprivasi.

Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 70,81 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Pada periode 2016–2017, IPM Indonesia tumbuh 0,90 persen[1]. Namun, dari 17 Provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada, capaian Indeks Pembangunan Manusia yang berada di atas rata-rata IPM Nasional hanya 3 Provinsi, yaitu Riau, Bali, dan Kalimantan Timur. Tiga daerah tersebut, sejak 2013, sudah berada di atas rata-rata IPM nasional. 14 Provinsi sisanya berada di bawah IPM Nasional.[2]

Data yang cukup mencengangkan ketika narasi yang dibangun oleh mayoritas kepala daerah perihal pembangunan daerah. Ada hal yang patut ditanyakan mengenai pencapaian IPM di seluruh provinsi di Indonesia, lebih khusus lagi pada provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Tanpa bermaksud jawa-sentris, saya mencoba mengambil contoh di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur karena Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terpadat di antara provinsi lain dan berada satu lingkup dengan pusat pemerintahan. Pada kampanye dan debat publik yang telah diselenggarakan, belum ada salah satu calon yang membicarakan agenda konkret mengenai pembangunan manusia. sekali lagi, pembangunan manusia menjadi ukuran penting untuk menyiapkan manusia menghadapi bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2030.

Sejalan dengan hal tersebut, UNDP (1990) dalam laporannya menulis, people are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy, and creative lives. But is is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities and financial wealth. Tanpa perlu berkaca pada negara maju, sebuah negara sudah seharusnya sadar untuk menjadikan sumber daya manusia (SDM) sebagai kekuatan terbesar dalam membangun bangsanya. Melalui IPM, setidaknya, menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Meskipun ekonomi nasional meningkat pada tahun 2017[3], namun realita kualitas SDM rata-rata masih ketertinggalan, apakah kita siap menghadapi bonus demografi?

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Pembangunan manusia dan hak asasi manusia sebenarnya adalah dua sisi dari koin yang sama—tidak ada pembangunan manusia tanpa hak asasi manusia. Pembangunan manusia berorientasi pada hasil, sementara hak asasi manusia memberikan penekanan khusus pada pemenuhan kewajiban. Hak asasi manusia menekankan perhatiannya melalui efektivitas kebijakan negara, dan kewajiban aktor lain dengan prinsip nondiskriminasi menuju pemerataan pembangunan yang partisipatif. Hak asasi manusia membawa konsep-konsep baru seperti pemulihan dan akuntabilitas yang efektif yang memperkaya perdebatan pembangunan.

Di lain cerita, persoalan hak asasi manusia seperti redup pascapemilihan presiden 2014. Isu HAM dikooptasi untuk mendompleng suara salah satu calon agar terpilih menjadi presiden, Namun gagap dalam menjawab persoalan hak asasi manusia. Begitu pun yang terjadi pada kepala daerah. Ancaman kerusakan lingkungan di Kendeng, Teluk Benoa, Pantai Utara Jakarta, penyerobotan tanah, masifnya penanaman kelapa sawit, dan pertambangan di pulau kecil, adalah sebagian dari sikap kepala daerah melalui izin-izin dan perilaku koruptifnya yang telah melanggar hak asasi manusia sejak di atas kertas.

Kehadiran pemerintah daerah dalam isu hak asasi manusia secara sederhana dapat diukur dari angka kebebasan berekspresi di suatu daerah. Namun, berdasarkan catatan KontraS tahun 2017, di lingkup nasional, sepanjang Januari hingga Oktober 2017 telah terjadi sedikitnya 223 peristiwa pelanggaran hak atas berekspresi dengan korban berjumlah 526 orang (151 luka – luka, 8 tewas, 201 ditahan, dan 166 lainnya). Sementara itu, peristiwa pembubaran paksa dan pelarangan kegiatan menjadi bentuk yang paling dominan dalam pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi pada tahun 2017. Tercatat 101 peristiwa pembubaran paksa dengan tindakan kekerasan dan 76 peristiwa pelarangan terjadi sepanjang periode Januari – Oktober 2017. Belum lagi persoalan penerbitan Perppu Ormas, kriminalisasi aktivis HAM dan lingkungan, hingga presidential threshold. Kasus-kasus tersebut berhenti pada tataran statistik yang tidak pernah diangkat menjadi isu nasional.

Kebebasan berekspresi menjadi penanda dari suatu tatanan politik yang demokratis dan dasar supremasi hukum. Kebebasan berekspresi merupakan hak individual (kelompok) untuk membentuk, membangun, dan menyatakan pikiran (opini)nya sendiri dari indoktrinasi eksternal dan hak ini merupakan benteng dari ”free market of ideas” dari represi dan ketakutan. Hak ini menjadi sudah seharusnya menjadi batu penjuru (corner stone) dari hak-hak asasi lainnya, baik itu hak-hak-hak sipil-politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya.

Negara sebagai satu entitas tunggal yang terikat perjanjian internasional sebagai negara pihak, berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Secara administratif, pemerintah pusat yang memiliki tanggung jawab utama untuk promosi dan perlindungan HAM di seluruh daerah, sementara pemerintah daerah sebagai komplementer dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Indonesia yang telah meratifikasi kovenan internasional hak sipil dan politik, serta kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya harus mendelegasikan penerapannya ke tingkat yang lebih rendah, termasuk otoritas lokal. Kebutuhan akan mendelegasikan hak asasi manusia ke daerah bukan retorika semata, sebab pelanggaran HAM dapat terjadi karena adanya tindakan langsung dari Negara (act commission) atau pembiaran dari Negara (act of ommission). Pemerintah daerah dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan otonom dalam hal perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. secara geografis pula, pemerintah daerah dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga dan berurusan langsung dengan problem hak asasi manusia. Oleh karena itu, ada hubungan yang jelas dan kuat antara hak asasi manusia dan pemerintah daerah.

Baik koalisi maupun oposisi seperti patah lidah melihat permasalahan-permasalahan di atas. Pihak koalisi taklid menjadi humas bagi pencalonan presiden mendatang, tapi tak mampu menjadi corong dalam menjawab persoalan hak asasi manusia yang sudah menjadi kewajiban negara. sedangkan, oposisi gagap merespon situasi tersebut yang semestinya menjadi komprador bagi kebijakan pemerintah yang tidak mendukung ide demokrasi dan hak asasi manusia. Alhasil, yang muncul ke ranah publik adalah simbol-simbol politis yang harus dikonsumsi masyarakat.

Momentum pesta demokrasi kali ini sudah seharusnya elit politik nasional maupun lokal berbenah bahwa penggunaan budaya massa nirmakna tidak membuat maju sebuah negara. Penanaman kultur hak asasi manusia mulai dibangun dengan diskursus-diskursus yang diimplementasikan melalui program kerja. Mengutip apa yang dituliskan oleh Robertus Robet, Kultur hak asasi manusia meyakini bahwa adab sosial suatu masyarakat juga ditentukan oleh sejauh mana setiap individu di dalamnya bisa berinteraksi dengan basis nilai-nilai universal; dengan kepekaan akan penderitaan sesama[4]. Jika elit politik nasional maupun lokal menyadari bahwa negara menjadi sumber dasar kemajuan hak asasi manusia di masyarakat, maka sudah sebaiknya diskursus hak asasi manusia dibangun sehingga menimbulkan kepekaan kemudian menjadi landasan berperilaku masyarakat.

Pada paragraf terakhir ini, sudah sepatutnya kita bertanya tentang sejauhmana diskursus pembangunan manusia dan hak asasi manusia menjadi perdebatan di elit nasional maupun lokal? Apa yang hendak kita persiapkan ke depan yang semakin dinamis? Jangan sampai kita terjebak persiapan pembangunan pabrik tanpa ada hasrat untuk memperbaiki republik.

[1] Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2017, Badan Pusat Statistik.

[2] Ibid.

[3] https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/05/113820026/ekonomi-indonesia-2017-tumbuh-507-persen-tertinggi-sejak-tahun-2014 diakses pada tanggal 23 April 2018

[4] Robet, Robertus. 2017. Menumbuhkan Kultur Hak Asasi Manusia di Kaum Muda. Makalah dalam seminar Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Universitas Negeri Malang, 28 Oktober 2017

anotasi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s