Menemukan Toleransi dari Transportasi

Jika sesekali Anda berangkat ke kantor menggunakan transportasi publik: transjakarta, commuterline, atau bis antarkota, Anda akan berjejal dengan umat manusia di dalamnya. Tengoklah sejenak ke kiri maupun kanan, Anda akan temukan mereka sibuk dengan ponselnya masing – masing atau tertidur sepanjang jalan seolah tak menyangka semalam baru pulang, kini sudah berangkat lagi, atau orang di depan Anda sedang membaca kitab suci, di samping kiri Anda sedang bermain game, di sebelah kanan Anda mungkin sedang beradu pesan dengan selingkuhannya, di belakang Anda bisa jadi sedang sibuk membaca berita gosip terhangat pekan ini.

Ragam tingkah dari pekerja komuter dalam transportasi publik memahami status dan perannya. Jika lamat – lamat diperhatikan, orang – orang tersebut tidak mengusik satu sama lain. Mereka tetap membaca ayat suci di tengah situasi berdesakan, bahkan riuh dengan kelompok lain yang sedang membicang gosip terhangat.

Transportasi publik seolah “dunia” baru yang menjadi cita – cita bersama manusia. Damai dalam keberagaman. Semua yang muskil menjadi mungkin. Keramaian dalam gerbong kereta, dalam bis, seolah mengejawantahkan apa yang disebut Putnam (1983) tentang modal sosial (trust, reciprocity, solidarity, network) yang menjadi kunci demokrasi. Namun, nampaknya teori itu hanya berhenti pada manusia dalam transportasi saja, di luar itu, semua bisa tiba – tiba jadi beringas.

Selama periode 2017 – 2018, data dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat setidaknya terjadi 151 peristiwa (76 kasus pada 2017, 75 kasus pada 2018) yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan beragama, beribadah, dan berkeyakinan—pelarangan, intimidasi, dsb. Sialnya, dari mayoritas kasus tersebut, aktor utamanya ialah masyarakat sipil—baik yang tergabung dalam ormas ataupun tidak. Peristiwa – peristiwa seperti penolakan jenazah, persekusi, doxxing, dan kebencian antar keyakinan yang muncul hingga permukaan membuat kita sama – sama merefleksi kembali sudah sejauhmana kita memahami adanya keberagaman pada bangsa yang besar ini. Kemudian, pertanyaan lain mengapa reformasi yang sudah lebih dari dua dekade—yang awalnya diharapkan menjadi titik balik kondisi sosial politik bangsa—menunjukkan dekadensinya pada isu kebebasan sipil?

Kita tahu bahwa kultur orde baru dengan kebijakan “monokultural”-nya telah menenggelamkan kekayaan lokal yang sejatinya sudah build-in bagi bangsa Indonesia. Ragam kultur, suku, dan keyakinan yang ada telah kehilangan daya kohesinya sebagai filter dari disorientasi sosial pasca bangsa ini dikuasai oleh rezim orde baru yang mengatur kondisi politik, hukum, serta sosial masyarakat Indonesia.

Lamanya rezim orde baru memimpin mau tidak mau mengkooptasi kesadaran sosial sebagian besar masyarakat—pemuda pada masanya yang kini menjabat di pemerintahan—dalam memaknai keberagaman. Sehingga menghasilkan keputusan publik yang sifatnya mayoritarianisme {keputusan yang berangkat dari jumlah populasi (dapat berupa agama dan faktor mayoritas lainnya) dan berhak membuat keputusan yang berpengaruh bagi masyarakat keseluruhan}. Terlebih lagi, institusi demokrasi (partai politik—red) tidak berhenti menjadi ruang dagang yang mencerminkan krisis nilai sambil menawarkan barang untuk mendapatkan kuasa. Tanpa malu – malu, dengan akrobatnya para politikus menggaet kelompok – kelompok besar yang digadang – gadang dapat menyumbangkan suara pada pemilu. Berebut alim menjadi lakon yang dapat kita temui dari beragam kanal media.

Tanpa sadar, ruang kebebasan sipil yang dapat dilihat dari seberapa bebasnya kelompok minoritas mengekspresikan haknya menjadi menyempit. Hari – hari ke depan, mereka menunggu gilirang kapan menjadi korban.

Isu kebebasan sipil merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan. Dalam arti, negara harus memiliki trik khusus untuk menjamin berjalannya kualitas demokrasi dengan perlindungan hak-hak fundamental yang memberikan corak atas karakter demokrasi itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan oleh negara semakin melanggengkan kejahatan persekusi atas nama ras, agama, suku, maupun etnis. Kasus Ahmadiyah, Syiah, Transito, dan nasib yang menimpa dokter juga remaja yang baru terjadi adalah bukti ketidakmampuan negara dalam merespon persekusi, dulu maupun sekarang. Sudah menjadi korban, belum tentu mereka aman. Pasalnya, kasus yang serupa juga terjadi berulang dari masa ke masa. Penegakan hukum yang lemah mengamini praktik – praktik intoleransi yang terus terjadi hingga hari ini.

Bahkan, kadang dalam kondisi tertentu aparat penegak hukum kerap menggunakan alasan demi “stabilitas keamanan” sebagai cara menyempitkan ruang kebebasan sipil kelompok minoritas. Dengan dalih adanya keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, aparat keamanan seringkali menyatakan ‘terpaksa’ melakukan pembubaran kegiatan agar stabilitas masyarakat kembali terjaga. Pada posisi tersebut, negara lebih memilih untuk tunduk pada tekanan atau intervensi kelompok kontra yang melakukan ancaman-ancaman, ketimbang mengedepankan hak asasi manusia dengan melindungi kelompok yang kebebasannya terancam.

Walhasil, kita bisa mafhum dekadensi ruang kebebasan sipil disebabkan lemahnya otoritas penegak hukum dalam melindungi minoritas. Sejatinya, perlindungan terhadap warga negara harus bersifat permanen dan kontinyu, tidak musiman karena adany momen politik tertentu, hal itu harus diambil sebagai sebuah kewajiban, bukan semata – mata karena mereka minoritas, tapi karena kita manusia selayaknya manusia – manusia yang berjejal di dalam transportasi publik setiap harinya.

Kedamaian dalam transportasi publik seperti menyindir kehidupan sosial kita selama ini dalam bermasyarakat. Dalam transportasi publik, kita seperti diajarkan bahwa dengan tujuan kita masing – masing, kita memiliki urusan masing – masing pula, menghormati satu sama lain atas kesibukannya menjadi konsep yang dipegang selama perjalanan. Untuk saat ini, memang transportasi publik belum bisa menjawab persoalan kemacetan, tetapi setidaknya dari sana kita dapat belajar bahwa transportasi publik bisa jadi upaya menjawab intoleransi.

 

 

 

ditulis pertama kali untuk Whiteboard Journal Open Column.

 

2 thoughts on “Menemukan Toleransi dari Transportasi

  1. Rivanlee, kok bisa ya lagi2 kita menulis topik yang sama? Jadi gemas sendiri, haha. Meski yang saya capture hanya kondisi di dalam commuter, tapi intinya sama, situasinya damai di dalam, lupa carut-marut di luar. Sayang hanya selama perjalanan.

    Kamu tuh aktivis HAM yg passionate banget ya, saya kagum. Dari dulu sih kagumnya, tapi makin sini makin kagum. Baru saja pagi ini rasanya saya ingin menyerah dgn apa yg saya rasa patut untuk saya perjuangkan. Jadinya debat kusir sama netizen tentang pentingnya energi terbarukan. Saya dibilang perempuan yg terlalu idealis. Semua orang bilang begitu. Saya sendiri pun kadang merasa begitu. Apa iya ya? Entahlah…

    Makanya, senang sekali melihat kamu berapi-api berbicara ttg HAM, ranah yg sempat menggelitik hati saya. Terima kasih ya. Terus berkarya dan mengispirasi. Take care.

anotasi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s