Indonesia terhitung telah dua kali menyelenggarakan pilkada serentak, yakni tahun 2015 dan tahun 2017. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga penyelenggaraan pilkada serentak. Pilkada serentak merupakan titik penting dalam kontinum demokratisasi. Pada penyelanggaraannya tahun ini mungkin akan sedikit meriah karena berdekatan dengan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Momen tersebut menjadi medium esensial dalam memberikan suara bagi kehendak rakyat yang merupakan dasar dari otoritas pemerintah. Terlebih lagi, kepala daerah akan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajibannya.
Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral yang hanya berujung pada politik kekuasaan. Pilkada yang akan berlangsung di 171 daerah—di antaranya 17 Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 39 Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 115 Kabupaten untuk Bupati dan Wakil Bupati— akan menentukan pelayanan publik dari cakupan nasional hingga daerah guna menciptakan kesejahteraan, mendukung proses demokrasi di tingkat lokal, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Namun, tahapan pesta demokrasi yang kini sedang berlangsung, belakangan diwarnai oleh perdebatan elit nasional yang sama sekali tidak menunjukkan geliatnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan, demokratisasi, terlebih lagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Publik belakangan dipertontonkan dengan drama sablonan kaos oblong, sepatu, jaket, dan hal yang membuat kita seolah sedang membangun pabrik garmen ketimbang menyusun strategi untuk memperbaiki republik. Sialnya, perdebatan elit politik nasional itu dilanggengkan melalui pihak koalisi dan oposisi dan media menjadi corong yang tersebut.
