Telur Melawan Batu

“dulu, itu pulau kami” ujar Dzulfatiyah, 78 tahun, generasi ketiga masyarakat Gili Sunut. Punggungnya membungkuk, jalannya sudah lamban, dengan segala kekuatannya ia mengantarkan kami ke ujung daratan untuk menunjuk pulau yang pernah didiaminya selama puluhan tahun.

Jarinya mengarah sepuluh derajat ke arah kiri, “bangunan yang masih berdiri itu, masjid” katanya lirih. Diterpa angin yang cukup besar dari laut, kami telah berdiri di ujung daratan, saya bertanya singkat tentang kehidupan dan bangunan yang tersisa di Dusun Sunut, Lombok Timur.

Dusun Sunut memiliki potensi pariwisata yang besar. Lokasinya pun cukup strategis karena dekat dengan beberapa daerah yang sudah terkenal, seperti Pantai Pink dan Pulau Pasir. Pantai pink kerap menjadi bulan-bulanan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk dikunjungi sebab warna pasir yang merah muda terlalu rugi jika ditinggalkan. Kemudian, satu pulau yang muncul jika air laut surut, muncul jalur pasir yang menghubungkan Gili Sunut dengan gili di dekatnya dan orang bisa berjalan di atas pasir tersebut, seolah-olah berjalan di laut.

Secara historis, Dusun Sunut berada di sebuah pulau yang dinamakan, Gili Sunut. Sejak tahun 1940-an, warga mulai menghuni Gili Sunut. Saat itu penghuni Gili Sunut tidak lebih dari 10 orang. Mereka bekerja sebagai pembakar kapur[1]. Namun, setelah ada pelarangan pembakaran karang-karang oleh pemerintah karena dapat merusak ekosistem laut, mereka beralih profesi menjadi nelayan.

Semenjak itu, nelayan adalah pekerjaan utama warga Dusun Sunut. Awalnya masyarakat asli yang bekerja sebagai nelayan hanyalah masyarakat suku Bugis/Bajo, disusul masyarakat suku Sasak yang awalnya di darat pindah ke daerah pesisir disebabkan kekurangan lapangan pekerjaan, kemudian beralih menjadi nelayan. Di sela-sela mencari ikan, warga juga berinisiatif memanfaatkan ladang untuk menanam berbagai hasil tani yang pada mulanya adalah cabai, jagung, dan kacang-kacangan.

Continue reading “Telur Melawan Batu”

Setelah Transjakarta

Setelah Transjakarta

Semenjak kembali bekerja pascalebaran, saya menggunakan transjakarta sebagai moda transportasi menuju kantor. Alasannya klise, saya mau merasakan suasana baru. Ternyata ketagihan sampai sekarang. Meski tiba di kantor bisa lebih lama, saya tidak perlu berdesak-desakan dengan penumpang dan mendengar ocehan paguyuban pria tanggung Commuter Line. Hampir semua hal yang saya rasakan di kereta berkebalikan dengan yang saya rasa ketika naik transjakarta. Di kereta, saya bisa mandi keringat, tidak dapat duduk, napas tersengol-sengol. Sementara di Transjakarta, dengkul saya lebih sehat, napas lega, malah bisa masuk angin karena AC-nya cukup dingin.  Namun, ada konsekuensi lain yang harus saya tanggung, saya mesti merasakan degilnya kemacetan ibukota di beberapa ruas jalan.

Barangkali kemacetan menjadi salah satu alasan sebagian teman kuliah bersumpah serapah tidak ke Jakarta untuk bekerja. Kemacetan sudah menjadi karib bagi ibukota, namun momok bagi teman saya—juga saya sendiri. Mungkin ada sekian banyak penelitian tentang Jakarta dan kemacetannya yang malah hanya berakhir di rak buku. Toh, puluhan regulasi dibuat, kendaraan (pribadi) selalu memenuhi isi jalan. Syahdan, hanya momen lebaran yang mampu mengurangi kemacetan.

Waktu macet ini sering saya gunakan untuk mengamati keadaan sekitar—tentu lebih sering saya mengkhayal sesuatu yang tak mungkin terjadi. Seperti kebiasaan saya di kereta, mengamati penumpang dari transportasi publik menjadi bagian dari rutinitas pagi saya. Transjakarta membuat saya lebih leluasa untuk mengamati manusia. kondisi penumpang bis yang lengang dan bersebelahan langsung dengan kendaraan pribadi, membuat saya mudah sekali menganalisis mereka yang “setiap hari” di jalan.

Continue reading “Setelah Transjakarta”

Yang Terlewat Saat Lebaran

Yang Terlewat Saat Lebaran

Saya percaya tiap tulisan selalu merepresentasi persoalan hidup yang dialami sang penulis. Sekalipun itu kisah fiksi. Mungkin tidak semua, paling tidak sebagian. Ada keriuhan-keriuhan kecil yang coba disisipkan penulis dalam tiap tulisannya. Entah perasaan yang degil, entah kebencian mendasar pada sesuatu. Begitu halnya ketika saya membaca kisah Eka Kurniawan pada salah satu cerpennya, Surau.

Meski saya baca sewaktu sedang buang air, rasa-rasanya saya tetap dapat menangkap isi tulisan Eka. Dalam Surau, Eka menceritakan seseorang (entah dirinya, entah orang lain) sedang singgah di sebuah Surau yang jaraknya hanya selemparan tombak dari rumah. ia terjebak hujan. Terpaksa harus berteduh di Surau dengan mantan guru ngajinya yang matanya telah rabun dan sedang mendirikan Asar. Continue reading “Yang Terlewat Saat Lebaran”

Mempertanyakan Diskursus Pembangunan Manusia dan Hak Asasi Manusia Di Tengah Pesta Demokrasi 2018-2019

Mempertanyakan Diskursus Pembangunan Manusia dan Hak Asasi Manusia Di Tengah Pesta Demokrasi 2018-2019

Indonesia terhitung telah dua kali menyelenggarakan pilkada serentak, yakni tahun 2015 dan tahun 2017. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga penyelenggaraan pilkada serentak. Pilkada serentak merupakan titik penting dalam kontinum demokratisasi. Pada penyelanggaraannya tahun ini mungkin akan sedikit meriah karena berdekatan dengan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Momen tersebut menjadi medium esensial dalam memberikan suara bagi kehendak rakyat yang merupakan dasar dari otoritas pemerintah. Terlebih lagi, kepala daerah akan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajibannya.

Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai periode politik elektoral yang hanya berujung pada politik kekuasaan.  Pilkada yang akan berlangsung di 171 daerah—di antaranya 17 Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 39 Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 115 Kabupaten untuk Bupati dan Wakil Bupati— akan menentukan pelayanan publik dari cakupan nasional hingga daerah guna menciptakan kesejahteraan, mendukung proses demokrasi di tingkat lokal, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Namun, tahapan pesta demokrasi yang kini sedang berlangsung, belakangan diwarnai oleh perdebatan elit nasional yang sama sekali tidak menunjukkan geliatnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan, demokratisasi, terlebih lagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Publik belakangan dipertontonkan dengan drama sablonan kaos oblong, sepatu, jaket, dan hal yang membuat kita seolah sedang membangun pabrik garmen ketimbang menyusun strategi untuk memperbaiki republik. Sialnya, perdebatan elit politik nasional itu dilanggengkan melalui pihak koalisi dan oposisi dan media menjadi corong yang tersebut.

Continue reading “Mempertanyakan Diskursus Pembangunan Manusia dan Hak Asasi Manusia Di Tengah Pesta Demokrasi 2018-2019”